Uu nomor 3 tahun 1971 pdf file

Politik hukum pengaturan dana kampanye partai politik. Undangundang nomor 7 tahun 1971 tetang ketentuan pokok. Konvensi the hague 1970,dan konvensi montreal 1971. Peraturan presiden nomor 39 tahun 2010 tentang komisi. Undangundang tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kitab undangundang hukum dagang staatsblad tahun 1847 nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 4 tahun 1971 lembaran negara tahun 1971 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 2959. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih bmkg.

Perubahan pasal 18 undangundang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Undangundang nomor 7 tahun 1971 tetang ketentuan pokok kearsipan. Undang republik indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 27 tahun 1971 tentang badan benih nasional. Peraturan menteri dalam negeri no 3 tahun 1990 tentang. Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor. Pilih menu lembaran negara berita negaradaftar peraturan dalam berita negara pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepalaketua badaninstansi atau lembaga yang setingkat tabel lntabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945 tabel bntabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007 uu ke mkdaftar dari uu yg sudah diubah atau dibatalkan. Undangundang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara lembaran negara. Republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286.

Uu no 7 th 1971 ttg ketentuan pokok kearsipan compiled by. Kitab undangundang hukum dagang staatsblad tahun 1847 nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undangundang nomor 4 tahun 1971 lembaran negara tahun 1971 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 2959. Undangundang undang undang republik indonesia nomor 14 tahun 1951 tentang penggantian pajak bumi dengan pajak peralihan 1944 undangundang darurat republik indonesia nomor 1 tahun 1952 tentang pemindahan dan pemakaian tanahtanah dan barang. Undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4250. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan. Nomor 4 tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 kitab undangundang hukum dagang lembaran negara tahun 1971 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 2959. Undangundang nomor 9 tahun 1960 lembaran negara republik indonesia tahun 1960 nomor 1. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang. Perubahan atas pasal 7 ayatayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan perikanan negara sulawesi utaratengah lembaran negara republik indonesia tahun 1961 nomor 72. Sebagai tindak lanjut surat edaran menteri panrb nomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran covid19 di lingkungan. Berikut ini adalah kumpulan undangundang dan peraturan pengganti undangundang terkait pengaturan pertanahan di indonesia. Pengesahan konvensi tokyo 1963, konvensi the hague 1970,dan konvensi montreal 1971. Undangundang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor, tambahan lembaran. Pada saat mulai berlakunya undangundang ini, maka undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara tahun 1971 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 2958, dinyatakan tidak berlaku.

Perma nomor 7 tahun 2016 tentang tentang penegakkan disiplin kerja hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, perma nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan mahkamah agung dan. Page 1 of 16 pp 171974, pengawasan pelaksanaan eksplorasi. Hinder ordonnantie staatsblad tahun 1926 nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah. Apr 11, 2020 skb perubahan kedua cuti bersama dan libur nasional tahun 2020. Undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban lembaran negara. Badan penyelenggara pemilu lembaga pemilihan umum lpu dibentuk dengan keputusan presiden nomor 3 tahun 1970. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Web design agency is a professional fullsite template with total 5 pages. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1971 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara pn adhi karya menjadi perusahaan perseroan persero lembaran negara tahun 1971 nomor 52. Undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen indonesia dan bab. Hinder ordonnantie staatsblad tahun 1926 nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan. Undangundang republik indonesia nomor 1 tahun 1974. Peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 tiga bulan atau denda setinggitingginya rp. Skb perubahan kedua cuti bersama dan libur nasional tahun. Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran. Pasal 28e ayat 2, pasal 28e ayat 3, pasal 28f, pasal 28g ayat 1, pasal 28j ayat 2, dan pasal 33 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 19 tahun 1961 tentang persetujuan atas tiga konvensi jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut lembaran negara republik indonesia tahun 1961 nomor 276, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2318. Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undang undang republik indonesia nomor 3 tahun 1960 tentang pengesahan undangundang darurat no. Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum.

Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang. Undangundang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2206 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah nomor 52. Undangundang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerdja dengan rahmat tuhan jang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan. Undangundang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan convention on psychotropic substances 1971 konvensi psikotropika 1971 lembaran negara tahun 1996 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3657. Republik indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Pilih menu lembaran negara berita negaradaftar peraturan dalam berita negara pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepalaketua badaninstansi atau lembaga yang setingkat tabel lntabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945 tabel bntabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007 uu ke mkdaftar dari uu yg sudah diubah atau. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan persero lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 15, tambahan lembaran negara nomor 3731 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2001 lembaran negara. Perbatasan wilayah laut indonesia batasbatas wilayah laut indonesia di bagian utara sebagian terbesar berbatasan dengan negara tetangga, yaitu india, thailand, malaysia, singapura, 12 rezim hukum laut lepas dan rejim hukum dasar laut internasional tidak diuraikan dalam tulisan ini karena keduanya bukan merupakan. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan rakhmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang.

Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen indonesia dan bab vi khl 1982. Pasal 55, 55a dan pasal 77 undangundang perbendaharaan indonesiai. Undangundang republik indonesia nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 undangundang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang mahaesa presiden republik indonesia, menimbang. Skb perubahan kedua cuti bersama dan libur nasional tahun 2020. Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen indonesia dan. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan. Kitab undangundang hukum dagang staatsblad tahun 1847 nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 4 tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 kitab undangundang hukum dagang lembaran negara tahun 1971 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 2959. Undangundang nomor 2 tahun 1951 lembaran negara republik indonesia tahun 1951 nomor 3 tentang pernyataan berlakunya undangundang kecelakaan 1947 nomor 33 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia. Pelaksanaan undangundang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Nomor 3 tahun 1990 tenta ng pengelolaan barang milik perusahaan daerah menteri dalam negeri menimbang.

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor viimpr2000 tentang peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian negara republik indonesia. Undangundang no 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa. Peraturan yang menjadi dasar bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum undangundang ini berlaku adalah undangundang no. Undangundang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang.